Traktat London yang ditandatangani tahun 1824 segera membagi Nusantara menjadi 2 bagian: Malaya dikuasai oleh Inggris dan Indonesia oleh Belanda. Rakyat Indonesia melalui perjuangan berdarah-darah berhasil memperoleh kemerdekaan dari Belanda tanggal 17 Agustus 1945. Tahun 1946 di Malaya Britania berdiri pemerintahan yang bernama Uni Malaya dan tahun 1948 berubah menjadi Federasi Malaya . Antara 1948-1960, Partai Komunis Malaya bergerilya -masa ini dikenal dengan dengan sebutan Darurat Malaya dengan tujuan mengusir Inggris. Menghadapi hal ini pasukan Persemakmuran diturunkan dan melibatkan kampanye anti kekacauan oleh pasukan itu. Partai Komunis berhasil ditaklukkan. Meskipun demikian, pasukan Persemakmuran tetap berada di Malaya untuk berjaga sebab adanya Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat. Dengan latar belakang inilah pada 31 Agustus 1957 Federasi Malaya diberi kemerdekaan. Selanjutnya, pada 16 September 1963 bersama Singapura, Sarawak dan Sabah, Federasi Malaya membentuk Malaysia -sebuah nama yang juga akan digunakan oleh Filipina menamai negaranya tapi didahului oleh Malaya. Dari uraian di atas, dalam memperoleh kemerdekaan, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Yang satu mesti "berjuang", yang lain "diberi". Kalau ada apa-apa, Indonesia menghadapi sendiri sedang Malaysia lapor sama Bos (Persemakmuran). Perbedaan ini membawa gaya yang berbeda pada keduanya. Dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial, politik dan ekonomi.
Tak bisa dipungkiri, RI dan Malaysia adalah serumpun, seperti antara Korea Utara-Korea Selatan, US-UK, Turki-Asia Tengah, Russia-Serbia, Pakistan-India. Namun, akhir-akhir ini Malaysia sering kali menghina Indonesia. Menurut seorang tokoh hal ini disebabkan keberadaan TKI yang bekerja di sektor informal seperti di perkebunan, buruh bangunan dan PRT yang berjumlah 2 juta jiwa! Dari jumlah itu sekitar 207.141 orang merupakan PRT dari RI dari 251.255 orang PRT yang ada di Malaysia. Ditambah sikap semena-mena majikan Malaysia karena mereka memegang paspor TKI, tiadanya hari libur dan kesepakatan upah, dan pengawasan terhadap TKI yang seharusnya dilakukan dwipihak. Parahnya, kesepakatan yang mengubah hal-hal di atas, belum direvisi MoU-nya sejak 2006. Pemerintah RI baru berani menghentikan pengiriman TKI tanggal 26 Juni 2009. Bandingkan dengan Filipina yang berani mematok upah 1.400 ringgit per bulan dan tegas terhadap yang menimpa warganya. Ingat kasus 1 orang TKW Filipina yang terkena masalah di Emirat Arab, Presiden Gloria Macapagal Arroyo turun tangan langsung. Indonesia? Sudah berapa ratus mungkin ribuan TKW di Malaysia dan Arab yang diperkosa, disiksa dan dihinakan. Apa yang diperbuat Presiden untuk melindungi rakyatnya? (sibuk ikut termehek-mehek kayaknya).
Sisi lain, seharusnya Malaysia harus bersyukur, kedatangan TKI secara demografis akan menambah kaum Melayu yang hanya 50,4 % di tengah kerawanan sosial akibat diskriminasi yang menimpa warga Cina-Malaysia dan India-Malaysia di berbagai bidang. Setidaknya kerusuhan besar pernah terjadi dua kali di Malaysia pada 16 Mei 1969 dan 2008. Belum skala kecil dan sporadis. Juga, kesamaan bahasa, orang Malaysia akan mengalami kesulitan berbahasa bila mengambil tenaga kerja dari Thailand atau Kamboja. Selain itu, karakter TKI yang biasa menderita dan kerja keras dan mau diberi upah rendah merupakan keuntungan tersendiri. Malaysia mungkin ingin meniru Bos mereka, Inggris dan Persemakmuran sehingga sok jagoan.
Kapan ya Indonesia menjadi bangsa yang berwibawa?
Postingan terkait:
--------------------------------------------------------------
Ovi Mail: Get mail on your mobile or the web
http://mail.ovi.com